Lintas-Publik.com, Gorut – Pernyataan Plt Kabag Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Gorontalo Utara (Gorut), Abdul Wahid Baruadi di salah satu media online menuai polemik bagi warga Desa Molantadu.
Kritik kali ini datang dari tokoh pemuda setempat, Tomi Tintia, yang menuding Wahid tidak bekerja berdasarkan fakta dan cenderung menggiring opini.
“Saya bisa buktikan dia (Plt Kabag Eksos_red) ini berbohong. Kalau memang dia bekerja sesuai SOP, apakah dia tahu dari 37 orang pelapor itu siapa saja yang terdaftar di Lookbook MyPertamina? Jangan bikin karangan bebas di media,” tegas Tomi kepada awak media, Sabtu (6/9).
Menurut Tomi, seorang pejabat publik seharusnya objektif dan profesional, bukan tunduk pada kepentingan tertentu.
“Jangan bikin kebijakan serampangan hanya untuk menyenangkan penguasa,” tambahnya dengan nada menantang.
Ia juga mempertanyakan kapasitas Plt Kabag Eksos Gorut, Abdul Wahid Baruadi dalam mengklarifikasi polemik skorsing pangkalan kios LPG.
“Pihak perusahaan sebut bahwa skorsing itu atas perintah bupati, kenapa dia yang jawab? Emangnya dia bupati?” ujarnya.
Sementara itu, pemilik pangkalan agen LPG Lilis Kadir, Rusni Tintia membeberkan hal mengejutkan. Ia menyebut, laporan masyarakat sebenarnya terkait adanya 37 warga yang tidak mendapatkan tabung LPG karena perbedaan pilihan politik.
Namun, dalam monitoring dan evaluasi (monev), Plt Kabag Eksos, Abdul Wahid Baruadi justru disebut menggiring opini bahwa pangkalan menjual gas di atas harga eceran tertinggi (HET).
“Itu tuduhan menyesatkan. Kami punya bukti dan saksi, bahkan rekaman CCTV yang bisa dipertontonkan,” tegas Rusni.
Ia juga menyoroti pernyataan Wahid yang menyebut kios pangkalan Lilis Kadir menjual tabung gas di luar wilayah desa.
“Itu harus dibuktikan, jangan hanya berdasarkan asumsi mulut,” tandas Rusni.
