Lintas-Publik.com, (GORUT) — Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara (Gorut) terkait pembatasan dan penertiban area usaha mikro kembali menuai kritik.
Salah satunya disampaikan oleh David Buhi, yang menilai langkah tersebut justru berpotensi menekan ruang hidup ekonomi masyarakat kecil.
Menurut David, seharusnya pemerintah daerah hadir memastikan masyarakat yang memiliki usaha-usaha kecil mampu memperoleh penghasilan secara mandiri, sehingga turut menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun, yang terjadi justru sebaliknya, pemerintah dinilai membatasi ruang jualan pelaku UMKM dengan dalih ketertiban.
“Pertanyaannya sederhana, apa yang dimaksud dengan nilai ketertiban itu?” ujar David, Kamis (7/1).
Ia menyoroti fakta masih banyaknya persoalan mendasar di Gorut, mulai dari persoalan sampah yang belum tertangani dengan baik hingga pelayanan kesehatan yang dinilai belum maksimal.
David juga mempertanyakan efektivitas penertiban UMKM terhadap kenyamanan dan keamanan masyarakat.
Pasalnya, menurut dia, berbagai persoalan serius seperti pelecehan seksual, pembunuhan, hingga kasus panah wayer masih kerap terjadi dan belum mampu ditangani secara optimal oleh pemerintah daerah.
“Apakah penertiban pengusaha mikro benar-benar menjawab persoalan ketidaknyamanan publik, sementara masalah kriminal dan sosial justru belum terselesaikan?” tegasnya.
Lebih lanjut, David mengingatkan bahwa kebijakan penertiban berpotensi mematikan usaha masyarakat kecil jika dipaksakan tanpa solusi alternatif yang jelas. Ia khawatir, alih-alih menumbuhkan ekonomi, kebijakan tersebut justru mendorong pelaku UMKM menuju kebangkrutan.
Di sisi lain, David juga menyoroti lemahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gorontalo Utara, termasuk pengawasan yang dinilai belum maksimal.
Ia menilai, persoalan integritas pemerintah daerah tidak seharusnya dibebankan kepada pelaku UMKM, sementara masih banyak kasus pembangunan bermasalah yang justru mencoreng citra daerah, dari tingkat desa hingga kabupaten.
“Gorut belum memiliki kekuatan pendapatan yang memadai. Jangan sia-siakan kreativitas masyarakat hanya karena kebijakan yang lahir dari pendekatan emosional kekuasaan,” tandasnya.
Menutup pernyataannya, David Buhi menegaskan sikap perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai menindas ruang hidup ekonomi masyarakat kecil.
“Kami melawan atas penindasan ini,” pungkasnya.
