Lintas-Publik.id, (GORUT) – Kepastian harga jual jagung menjadi aspirasi utama yang disampaikan masyarakat Desa Masuru, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, saat reses hari keempat Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, pada masa persidangan ketiga Tahun Sidang 2025–2026, Selasa (7/7).
Bagi warga Desa Masuru yang memiliki sekitar 420 hektare lahan jagung, persoalan terbesar bukan lagi sekadar bantuan benih atau pupuk bersubsidi, melainkan jaminan harga hasil panen agar pendapatan petani tetap terjaga.
Dalam dialog tersebut, masyarakat berharap pemerintah mampu menjaga harga jagung di kisaran minimal Rp5.000 per kilogram. Menurut mereka, harga tersebut menjadi batas yang dapat memberikan kepastian pendapatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Petani juga meminta agar bantuan benih dan pupuk yang disalurkan memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan sehingga mampu mendukung peningkatan produktivitas.
Menanggapi aspirasi itu, Ridwan Monoarfa menilai kebijakan pembangunan pertanian harus lebih berpihak kepada petani, tidak hanya melalui peningkatan produksi, tetapi juga dengan menghadirkan sistem tata niaga yang mampu menjaga stabilitas harga hasil panen.
Ia menyoroti kondisi yang selama ini kerap terjadi, yakni harga jagung justru anjlok ketika memasuki musim panen raya. Sebaliknya, saat produksi menurun di luar musim panen, harga kembali meningkat. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap petani.
“Politik pertanian seharusnya tidak berhenti pada pembagian bantuan, tetapi juga menghadirkan perlindungan terhadap harga hasil panen agar petani memperoleh kepastian usaha dan pendapatan,” kata Ridwan.
Selain menyampaikan persoalan harga jagung, warga juga mengusulkan pembangunan jamban, peningkatan akses jalan desa, serta dukungan permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ridwan mengatakan seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan program dan anggaran di DPRD Provinsi Gorontalo.
Menurutnya, pembangunan daerah harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, mulai dari perlindungan terhadap petani, penyediaan infrastruktur yang memadai, hingga penguatan sektor ekonomi kerakyatan.
“Keberhasilan pembangunan daerah tidak diukur dari banyaknya program yang diumumkan, tetapi dari sejauh mana kebijakan mampu menjawab persoalan riil masyarakat. Politik yang berpihak adalah politik yang memastikan petani memperoleh harga yang adil, desa memiliki infrastruktur yang layak, dan masyarakat mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya,” tutup Ridwan. (Rol)
